Home / Pemerintahan / Panglima TNI Deadline Bersih-Bersih Narkoba Sampai Juni
panglima-tni-deadline-bersih-bersih-narkoba-sampai-juni-MBlSbIunSr

Panglima TNI Deadline Bersih-Bersih Narkoba Sampai Juni

JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memberikan tenggat waktu (deadline) kepada jajarannya untuk bersih-bersih narkoba. Sebelum Juni, Panglima akan memberikan penghargaan kepada komandan yang anak buahnya paling banyak ketahuan menggunakan narkoba atau membekingi peredaran barang haram itu. Namun, selepas Juni, sanksi akan dijatuhkan.

“Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan, apabila bulan Juni masih ditemukan anggotanya yang terlibat Narkoba tidak boleh malu, karena membersihkan internal pada diri sendiri. Sampai bulan Juni, apabila semakin banyak ditemukan anggotanya terlibat Narkoba, maka Komandannya akan diberikan penghargaan. Namun, setelah bulan Juni apabila ditemukan lagi oleh instansi lain, maka Komandannya akan diberikan sanksi,” tegas Kepala Dinas Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia Kolonel Chk Edy Imran.

Penegasan di atas disampaikan Kolonel Chk Edy Imran dalam ceramahnya dengan judul Penanganan Terhadap Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Prajurit TNI di hadapan personel TNI dan PNS Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia (Puspen TNI) di Gedung Balai Wartawan, Puspen TNI, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (13/4/2016).

Terkait dengan masalah tindak pidana narkotika, ujar dia, saat ini institusi TNI sedang darurat narkoba. Lantaran itu, perintah Panglima TNI di atas telah disampaikan kepada seluruh Pangkotama dan Komandan untuk mengadakan pembersihan internal sampai bulan Juni 2016. Sebab, dampak negatif narkoba tidak hanya merasuk ke lingkungan anak-anak muda, tetapi juga institusi-institusi lainnya, seperti TNI.

Dia menyampaikan, keterlibatan personel TNI dalam penyalahgunaan narkoba tidak mengenal strata pangkat/ golongan tertentu, melainkan sudah menyentuh seluruh pangkat/golongan dari tingkat Pamen, Pama, Bintara dan Tamtama serta PNS dari ketiga Angkatan, sehingga dampak yang ditimbulkan adalah prajurit tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan rusaknya citra TNI di mata masyarakat.

“Terhadap personel TNI yang terindikasi keterlibatan dalam penyalahgunaan Narkoba diproses secara hukum secara tegas, karena itu merupakan komitmen pimpinan TNI dalam menegakkan hukum dengan pertimbangan di antaranya untuk kepentingan militer, TNI harus menjadi contoh bagi masyarakat dan sebagai upaya pencegahan serta memberikan efek jera,” tegas Kolonel Chk Edy Imran.

Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa ada tiga tindak pidana yang digolongkan sebagai extra ordinary crime, yaitu: tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi dan tindak pidana narkotika. Extra ordinary crime artinya bahwa tindak pidana tersebut merupakan kejahatan tingkat tinggi yang memiliki jaringan secara nasional maupun internasional, sehingga dalam penanganannya harus serius, proses hukumnya diprioritaskan dan sanksi yang dijatuhkan terhadap tersangka keras, tegas dan berat (hukuman mati).

Sumber: okezone.com

Check Also

kpu-center-pusat

KPU Terima Pendaftaran 569 Calon Kepala Daerah Pilkada 2018

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat sebanyak 573 bakal pasangan calon kepala daerah telah mendaftar ke …