Home / Pilkada / Jawa / Pilihan PKS dalam Pilkada Kota Malang 2018, Ernanto Djoko: Kami Buka Komunikasi
ernanto-joko-purnomo-ketua-pks

Pilihan PKS dalam Pilkada Kota Malang 2018, Ernanto Djoko: Kami Buka Komunikasi

Malang, – “PKS membuka diri dan komunikasi dengan Partai Politik manapun, Pilkada masih jauh, masih banyak pekerjaan menanti.” Hal tersebut diungkap oleh Ketua DPD PKS Kota Malang periode 2016-2021, Ernanto Djoko Purnomo. Djoko mengungkap PKS dengan perolehan 3 (tiga) kursi di DPRD Kota Malang, yaitu Sugiarto, Choirul Amri,SE dan Bambang Triyoso, SE, MM merupakan bekal PKS untuk berkomunikasi dengan elit Partai lain di Parlemen.

Pernyataan Ernanto ini menyusul pemberitaan media lokal di Kota Malang yang memberitakan pada Selasa, 14/3/2017 bahwa PKS cenderung ke Abah Anton, Walikota pertahana, “Tidak ada, kami berkomunikasi dengan siapa saja, pada saatnya kita ungkap ke publik,” bantah Djoko.

Untuk di ketahui, Kota Malang akan menghelat Pemilihan Walikota baru pada tahun 2018 yang akan datang. Kota Malang dengan penduduk hingga akhir April 2016 sebanyak 887.443 jiwa, merupakan salahsatu daerah yang ikut dalam Pilkada 2018 dalam agenda Kemendagri. Dalam rangka Pilkada 2018, KPU Kota Malang sudah mulai mendiskusikan anggaran yang harus disiapkan.

Berdasarkan perhitungan sementara, KPU membutuhkan dana sekitar Rp 30 miliar sampai Rp 35 miliar. Jumlah itu disusun berdasarkan regulasi Pilkada serentak gelombang pertama yang berlangsung bulan Desember 2015 ini. Jika dalam perjalanan ada regulasi baru, KPU Kota Malang siap menyesuaikan.

Perencanaan dana tersebut sudah disampaikan ke Badan Perencanaan dan Pembanggunan Daerah (Bappeda) Kota Malang. Anggaran itu selanjutnya akan dibahas ke Badan Anggaran. Perhitungan dana sudah disesuaikan dengan kebutuhan. Jika dibandingkan dengan anggaran serupa pada Pilkada sebelumnya, jumlah itu memang meningkat.

“Kalau pada tahun sebelumnya, kalau tidak salah antara Rp 24 miliar dan Rp 25 miliar. Saya lupa angka pastinya. Tapi memang ada peningkatan karena kebutuhannya memang meningkat,” kata Komisioner KPU Bidang Sosialisasi Azhari Husein, pada 7/12/2015.

Dari hasil pertemuan dengan Bappeda, ia menjelaskan, pemeritah daerah sudah mulai mencadangkan anggaran untuk kebutuhan tersebut pada tahap pertama tahun 2016.Pencairan dana akan dilakukan secara bertahap, yakni tahap pertama tahun 2017, dan tahap kedua tahun 2018. Kenaikkan anggaran terjadi karena KPU harus menanggung biaya kampanye.

Ia menyebut, kebutuhan terbesar dalam Pilkada masih untuk kebutuhan logistik. Selanjutnya yakni kebutuhan sosialisasi dan kebutuhan lain, sepeti komisi para petugas.

“Tapi terkait berapa persentasenya, kami belum menyusunnya dengan sangat rinci. Nanti masih harus dihitung lagi sesuai dengan kebutuhan,” akunya.

Sumber : pkskotamalang.or.id

Check Also

5

Khofifah-Emil Menang, Peluang Demokrat Dulang Suara Pileg/Pilpres

Surabaya – Keunggulan Khofifah-Emil di penghitungan real count versi KPU membawa angin segar bagi Partai …