Home / Pemerintahan / KPK Ingatkan Calon Kepala Daerah Hindari Politik Uang di Pilkada
sejumlah-tokoh-hadir-dalam-aksi-damai-gerakan-hms-di-kpk-ICs

KPK Ingatkan Calon Kepala Daerah Hindari Politik Uang di Pilkada

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar seluruh calon kepala daerah tidak melakukan praktik politik uang dalam kampanye Pilkada Serentak 2018.

“Apalagi jika sumber dana dari hasil korupsi atau dari pihak-pihak yang nanti harus diganti dalam bentuk proyek-proyek saat setelah menjabat,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (25/1/2018).

Dia juga meminta kepada calon petahana agar tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki saat ini. Petahana perlu lebih berhati-hati dengan sumbangan dana politik.

“Jika menerima sumbangan dana politik di luar mekanisme yang sudah diatur maka dapat berisiko menjadi gratifikasi atau suap,” kata Febri.

Selain itu, Febri mengimbau bagi setiap calon kepala daerah dapat mempertanggungjawabkan laporan harta kekayaannya yang telah didaftarkan ke KPK.

KPK juga meminta agar kepala daerah jujur dalam melaporkan harta kekayaan sehingga dapat mencegah terjadinya dugaan korupsi. Hal ini merupakan upaya mencegah kepala daerah agar tak terjerat kasus korupsi, karena menyalahgunakan wewenangnya.

Petugas menunjukkan barang bukti uang sitaan dari operasi tangkap tangan (OTT) Jambi di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/11). Bukti tersebut merupakan hasil OTT tindak pidana suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Dari laporan terakhir di website kpk.go.id, LHKPN calon kepala daerah yang diterima KPK sebanyak 1. 163 calon. Masih ada sebanyak 22 calon masih perlu perbaikan atau verifikasi.

Syarat melaporkan LHKPN bagi para calon kepala daerah tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 4 ayat 1 poin K.

Dalam peraturan tersebut, disyaratkan calon kepala daerah harus menyerahkan daftar kekayaan pribadi.

Selain itu, para penyelenggara negara wajib melaporkan kekayaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Kemudian, hal itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Sumber: Liputan6.com

Check Also

Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja

Bawaslu Izinkan ASN Ikut Kampanye Pilkada dan Pemilu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengatakan aparatur sipil negara (ASN) dapat mengikuti kampanye dan menggunakan …